Politik Luar Negri dari Masa ke Masa
Orde Lama :
Soekarno (1945-1966)
- Atmosfer revolusi fisik masih terasa.
Negara menasionalisasi asset-aset peninggalan colonial dan menyosialisasikan
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Politik luar negeri
berciri anti-Barat dan pro-Timur dengan gagasan poros Jakarta-Hanoi-Beijing.
- Pemerintah memilih aktif dalam pembentukan
Gerakan Non-Blok.
- Prinsip
politik luar negeri bebas aktif dicetuskan Muhammad Hatta di depan Komite
Nasional Indonesia Pusat (2/9/1948).
- Konfrontasi
dengan Malaysia dengan diumumkannya Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3
Mei 1964. Malaysia dipandang Soekarno sebagai antek
neo-kolonialisme dan neo-imperialisme Inggris yang dikhawatirkan mengancam
kemerdekaan Indonesia.
- Sebagai
ungkapan protes, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB (7/1/1965).
- Indonesia
membuat kekuatan tandingan Olimpiade dengan menggelar Games of New Emerging
Forces (GANEFO). Ganefo I dilangsungkan di Jakarta 10 November
1963, diikuti 2.250 atlet dari 51 negara Asia, Afrika, Amerika Latin, dan
Eropa. Ganefo II dijadwalkan di Mesir tahun 1967, tetapi gagal dilaksanakan.
Orde Baru :
Soeharto (1966-1998)
- Soeharto memegang tampuk kekuasaan di Indonesia pasca-G30 S. akibat konflik domestic ini, retorika revolusioner melawan Malaysia ikut merdeka.
- Afiliasi politik pemerintah khususnya peran
internasional cenderung mendekat ke Negara-negera barat, khususnya Amerika
Serikat dan bersikap antikomunisme.
- Politik luar negeri “diabdikan” untuk pemulihan
dan pembangunan ekonomi.
- Indonesia
kembali menjadi anggota PBB dan tercatat sebagai anggota ke-60 (28/9/1966).
- Normalisasi
hubungan dengan Malaysia (11/8/1966) dan membuka hubungan diplomatic pada
tingkat Kedutaan Besar (31/8/1967).
- Pengakuan
atas Republik Singapura (2/6/1966).
- Pembekuan
hubungan dengan China karena dinilai mencampuri urusan dalam negeri Indonesia
dalam kasus PKI (1/10/1967). Indonesia menutup Kedutaan Besar di Peking
(30/10/1967).
- Memprakarsai
berdirinya organisasi Negara-negara Asia Tenggara ASEAN (8/8/1967).
- Terlibat dalam organisasi internasional
seperti Consultative Group on Indonesia (CGI) dan Kerja Sama Ekonomi Asia
Pasific (APEC).
Reformasi :
Bacharuddin
Jusuf Habibie (1998-1999)
- BJ Habibie menerima tampuk kekuasaan dalam
transisi politik yang berbelit isu Timor Timur dan hubungan dengan Australia,
selain berbagai problem keamanan dan politik dalam negeri. Meski demikian,
Habibie berhasil mencegah peningkatan tensi politik dengan Australia dan
memilih langkah demokratis dalam penyelesaian isu Timor Timur.
- Menyusul berbagai peristiwa kekerasan
kelompok seperatis dan desakan pihak luar, pemerintah mengadakan referendum
bagi wargfa Timor Timur. Hasilnya, mayoritas warga Timtim memilih lepas dari
NKRI sehingga wilayah ini terlepas dari domain Negara RI.
- Habibie memperoleh simpati dari IMF dan
Bank Dunia tersebut mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis
ekonomi Indonesia sebesar 43 miliar dollar AS dan tambahan bantuan sebesar 14
miliar dollar AS.
- Abdurrahman Wahid berkuasa di tengah
tarikan politik aliran nasionalis dan sectarian di MPR. Gus Dur berupaya
meletakkan peja jalan baru politik luar negeri Indonesia yang dilandasi
martabat dan persahabatan. Namun, tak semua langkah Gus Dur dipahami publik.
- Gus Dur melakukan banyak kunjungan ke luar
negeri untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Selama
pemerintahannya, Gus Dur mencatat rekor kunjungan kepala Negara Indonesia ke 50
negara.
- Strategi Gus Dur sebagai “diplomat utama”
tersebut dinilai sebagian pihak tidak sesuai dengan “cetak biru” arah kebijakan
luar negeri.
- Gus Dur secara konsisten mengangkat isu-isu
domestic dalam pertemuannya dengan setiap kepala Negara, termasuk integritas
territorial Indonesia seperti dalam kasus Aceh dan Isu perbaikan ekonomi.
- Pemerintahan Megawati merintis hubungan
yang lebih erat dengan Negara-negara di Asia, termasuk China, Vietnam, dan
Laos, untuk membangun stabilitas regional. Megawati juga menjalin hubungan erat
dengan Amerika Serikat khususnya pasca peristiwa 11 September di AS.
- Pemerintah lebih memperhatikan peran DPR
dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan UUD
1945. Kebijakan luar negeri juga diarahkan memperkuat pemulihan ekonomi dalam
negeri, yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di era ini.
- Megawati melakukan kunjungan kenegaraan,
antara lain ke Rusia, Jepang, Malaysia, New York, Romania, Polandia, Hongaria,
Banglades, Mongolia, Vietnam, Tunisia, Libya, China, dan Pakistan.
Susilo
Bambang Yudhoyono (2004-2014)
- Diplomasi luar negeri membuka Indonesia
bagi investasi asing, dengan menjalin berbagai kerja sama dengan banyak Negara,
antara lain Jepang, China, dan India.
- Peningkatan upaya penyelesaian masalah
perbatasan, seperti dengan Malaysia dan Timor Leste.
- Menegaskan
kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina menjadi Negara merdeka
(22/10/2007).
- Indonesia aktif mengikuti berbagai Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT), dan menjadi tuan rumah KTT ASEAN 2011 dan KTT APEC 2013.
- Akibat
kasus penyadapan, pemerintah menarik Dubes RI di Australia dan menghentikan
kerja sama militer dan intelijen dengan Australia. (November 2013)
http://winmit.blogdetik.com/files/2008/08/ri-1.jpg
2019 prabowo sandi
BalasHapus